POLA KONFLIK AGAMA DI WILAYAH PLURAL: STUDI KASUS PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI KOTA JAMBI

Abstract

Kota Jambi memiliki potensi konflik sosial, khususnya konflik agama terkait pendirian rumah ibadah. Sejarah konflik agama di Indonesia mencatat bahwa rumah ibadah menjadi salah satu sumber konflik potensial yang seringkali berujung pada perusakan dan pembakaran. Terkait hal tersebut, perlu dilakukan upaya agar konflik ini tidak berkepanjangan, salah satunya dengan revitalisasi kearifan budaya lokal yang tumbuh di masing-masing daerah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan mengambil objek lokasi di Telanaipura, Alam Barajo, dan Kotabaru Kota Jambi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sebagai kawasan majemuk, Kota Jambi juga tak luput dari konflik pendirian rumah ibadah yang terjadi di tiga wilayah, namun tidak berkepanjangan. Pola konflik diawali dengan aksi damai masyarakat muslim terhadap pendirian gereja di pemukiman mayoritas muslim. Konflik tersebut tidak berlanjut menjadi anarkis karena kearifan lokal masyarakat Kota Jambi menyelesaikan perkara melalui mufakat bersama tuo-tuo tengganai, tokoh adat, dan tokoh agama sehingga dapat diselesaikan oleh tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah daerah di Kota Jambi.

Jambi City has the potential for social conflict, especially religious conflict related to the establishment of houses of worship. The history of religious conflict in Indonesia notes that houses of worship have become a source of potential conflict which often leads to destruction and burning. Related to this, it is necessary to make efforts to prevent this conflict is not prolonged, one option is by revitalizing of the local cultural wisdom that grows in each region. This study was conducted using a qualitative research approach. This research was conducted in Telanaipura, Alam Barajo, and Kotabaru in Jambi City. The results of this study found that as a pluralistic area, Jambi City was also not spared from the conflict of the establishment of places of worship that occurred in three regions, but was not prolonged. The pattern of conflict began with peaceful actions by Muslim communities against the construction of churches in Muslim-majority settlements. The conflict did not continue to be anarchic because the local wisdom of the people of Jambi City resolved cases through consensus with tuo-tuo tengganai, traditional leaders, and religious leaders so that it could be resolved by traditional leaders, religious leaders and local governments Jambi City.