Sophisticated: Jurnal Pemikiran Politik Islam
SOPHISTICATED: Journal of Islamic Political Thought is published by the Islamic Political Thought Study Program, Faculty of Ushuluddin and Religious Studies, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi twice a year (June and December) since 2023. Since its establishment, the Tajdid Journal has published periodicals containing scientific articles on political studies that are actual and relevant to current developments. This journal aims to provide a means of ongoing discussion on relevant issues that are included in the focus and scope of the journal, which can be empirically researched, such as political studies, political thought, political Islam, political sociology, political parties, and other relevant studies. In principle, the editorial policy of this journal is to prioritize contributions that are of interest to most readers and serve to raise broader or important issues in the study of political thought SOPHISTICATED: Journal of Islamic Political Thought is proud to accept articles for the next edition. Please submit your best articles online online click here or contact to: 082291540674.
PENDEKATAN DAN TEORI DALAM POLITIK ISLAM
Artikel ini membahas pendekatan dan teori dalam politik Islam dengan menyoroti bagaimana agama dan politik saling berkelindan dalam membentuk tatanan masyarakat. Politik Islam dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat dengan menjadikan syari’ah sebagai dasar norma dan hukum. Studi ini menguraikan beberapa pendekatan yang digunakan dalam kajian politik Islam, yaitu pendekatan teologis, normatif, antropologis, historis, sosiologis, dan interdisipliner. Selanjutnya, teori-teori politik Islam yang dikaji meliputi teori kategorisasi dan penahapan menurut Kuntowijoyo, teori Sulaiman bin Qasim al-‘A’id yang menekankan syura, keadilan, persamaan, dan kebebasan, teori kekuasaan, teori kesinambungan dan perubahan, serta teori demokrasi. Dari segi metodologi, penelitian politik Islam dapat menggunakan metode filosofis, deskriptif, historis, eksperimen, observasi, survei, dan kepustakaan. Kajian ini menunjukkan bahwa politik Islam tidak hanya berorientasi pada persoalan transendental, tetapi juga menawarkan kerangka etik, normatif, dan praktis dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan sosial. Dengan demikian, studi politik Islam memiliki kontribusi penting dalam menghadirkan alternatif pemikiran politik yang berakar pada nilai-nilai agama sekaligus relevan dengan dinamika kontemporer.
Copyright (c) 2025 Sophisticated: Jurnal Pemikiran Politik Islam
PENAFSIRAN SAYYID QUTB TERHADAP AYAT-AYAT DEMOKRASI DALAM TAFSIR FĪ ẒILĀLIL QUR’AN
Artikel ini membahas tentang penafsiran ayat-ayat demokrasi dengan menggunakan tafsir Sayyid Quṭb. Dalam Al-Qur`an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang demokrasi, di antaranya, Qs. Al-Baqarah/2: 233, Qs. Āli Imrān/3: 159, dan Qs. Al-Syūra/42: 38, dalam ayat tersebut dijelaskan pentingnya terkait persoalan-persoalan yang bersifat umum dan berkaitan dengan kemaslahatan umum. Kemudian kata demokrasi di ambil dari kata syūra yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil suatu pendapat. Terjadi perbedaan pendapat mengenai permasalahan pokok demokrasi, apakah demokrasi sebaiknya diterapkan pada semua permasalahan atau dijalankan pada dasar tertentu saja, atas dasar inilah penulis tertarik untuk mengkajinya dengan menggunakan penafsiran Sayyid Quṭb. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat kepustakaan (library research). Sumber primernya diambil dari tafsir Fī Ẓilāl al-Qur’an. Sementara itu sumber sekundernya diambil dari berbagai kitab, buku, jurnal, dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Hasil dari penelitian ini, Sayyid Quṭb menjelaskan secara jelas mengenai demokrasi, namun Sayyid Quṭb tidak mejelaskan secara detail bagaimana cara memilih satu pendapat setelah melakukan syūra apakah dengan suara terbanyak atau tergantung pada pemimpinnya. Beliau menjelaskannya dengan memberikan contoh atau gambaran dalam melakukan musyawarah. Dalam melakukan syūra peserta syūra harus bersikap lemah lembut, selalu bersedia memberi maaf, bertawakkal kepada Allah Swt, dan peserta syūra hendaklah mereka yang ahli di bidangnya sesuai dengan persoalan-persoalan yang sedang dimusyawarahkan.
PENAFSIRAN AYAT-AYAT KEPEMIMPINAN DALAM KITAB TAFSIR AN-NUKAT WA AL-UYUN KARYA IMAM AL-MAWARDI
Penduduk Muslim di Indonesia menginginkan pemimpin Islami dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, nilai-nilai Islami dalam kepemimpinan belum sepenuhnya tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat dan memperoleh karakteristik pemimpin Islam yang ideal yang termuat dalam kitab tafsir An-Nukat wa Al-Uyun karya Imam Al-Mawardi dan bagaimana penafsirannya Al-Mawardi terhadap ayat-ayat kepemimpinan pada Q.S. Al-Baqarah [2]: 30 dan 124, Q.S. An-Nisa [4]: 58-59, Q.S. Al-Furqan [25]: 74 dan Q.S. Shaad [38]: 26. Berdasarkan studi kepustakaan, dapat disimpulkan bahwa karakteristik kepemimpinan dalam Kitab Tafsir An-Nukat wa Al-Uyun karya imam Al-Mawardi ada enam yakni beriman, adil dalam memegang hukum Allah, toleransi, memilki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, serta mempunyai pandangan kedepan (visonir). Sementara, penafsiran ayat-ayat kepemimpinan dalam Kitab Tafsir An-Nukat wa Al-Uyun Karya imam Al-Mawardi pada Q.S. Al-Baqarah [2]: 30 ditafsirkan bahwa manusia merupakan khalifah di bumi yang mengemban tugas untuk mengelola bumi sebaik-baiknya, pada Q.S. Al-Baqarah [2]: 124 ditafsirkan bahwa Allah memberikan berbagai ujian kepada seorang pemimpin, apabila ia mampu menjalankan akan mendatkan rahmat sementara jika ia zalim akan ada pula balasannya. Pada Q.S. An-Nisa [4]: 58-59 ditafsirkan bahwa seorang pemimpin hendaknya berlaku amanah dalam menyampaikan amanatnya dan hendaknya seorang pemimpin senantiasa berpedoman pada Allah SWT dan Rasul-Nya. Selanjutnya pada Q.S. Al-Furqan [25]: 74 ditafsirkan bahwa mencari kedudukan/jabatan dalam masalah agama itu dianjurkan. Sementara pada Q.S. Shaad [38]: 26 ditafsirkan bahwa seorang pemimpin perlu memberikan keputusan dengan adil dan benar.
RELEVANSI KHILAFAH DALAM KONTEKS NEGARA MODERN: TINJAUAN NORMATIF DAN SOSIOLOGIS
Artikel ini mengkaji relevansi konsep khilafah dalam konteks negara modern melalui pendekatan normatif dan sosiologis. Secara normatif, khilafah dipahami bukan semata sebagai bentuk sistem pemerintahan yang harus diterapkan secara literal, melainkan sebagai sumber nilai-nilai etis dalam tata kelola kekuasaan, seperti keadilan (al-‘adl), amanah, tanggung jawab pemimpin kepada rakyat dan Tuhan, serta orientasi pada kemaslahatan umat. Pendekatan ini memungkinkan reinterpretasi khilafah sebagai prinsip moral dan bukan sistem struktural. Secara sosiologis, realitas umat Islam di Indonesia menunjukkan adanya fragmentasi pemahaman dan aspirasi politik Islam, termasuk dalam menyikapi ide khilafah. Meskipun sebagian kecil kelompok menyerukan tegaknya khilafah secara formal, mayoritas umat Islam Indonesia cenderung mendukung integrasi nilai-nilai Islam dalam bingkai negara Pancasila. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai khilafah dapat diintegrasikan ke dalam sistem demokrasi Indonesia melalui pendekatan substantif dan konstitusional tanpa harus mengubah bentuk negara. Dengan demikian, artikel ini menegaskan bahwa relevansi khilafah di era modern terletak pada pengarusutamaan nilai-nilainya dalam politik, hukum, dan etika publik, bukan pada pendirian sistem khilafah secara struktural.
Khilafah, Negara Modern, Normatif, Sosiologis, Indonesia
Copyright (c) 2024 Shopisticated: Jurnal Pemikiran Politik Islam
KONSEP SYURA DALAM POLITIK ISLAM MENURUT AL-QUR’AN
Artikel ini membahas konsep Syura dalam politik Islam berdasarkan Al-Qur’an sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan dan tata kelola pemerintahan. Syura merupakan prinsip wajib yang menegaskan pentingnya musyawarah dalam menjalankan urusan umat dan negara, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Imran ayat 159 dan Surah Asy-Syura ayat 38. Makalah ini menguraikan implementasi historis Syura selama kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan para Khalifah Rasyidin, yang menunjukkan praktik musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang inklusif dan bertanggung jawab. Selain itu, makalah ini membahas peran Syura dalam konteks pemerintahan Islam modern, menekankan hubungan erat antara Syura dengan pilar-pilar Islam lainnya seperti shalat dan zakat, serta persyaratan pelaksanaan Syura yang efektif, termasuk kejujuran dan keadilan para peserta musyawarah. Dengan pendekatan akademis, makalah ini juga membandingkan Syura dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, menegaskan bahwa Syura bukan sekadar anjuran, melainkan kewajiban yang harus dijalankan demi terciptanya pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel. Implikasi kontemporer dari konsep Syura ini sangat relevan dalam memperkuat tata kelola politik di masyarakat Muslim saat ini.
EGALITERIANISME PEMIKIRAN POLITIK PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO PERSPEKTIF POLITIK ISLAM
Islam dipahami oleh mayoritas muslim adalah agama yang mengatur segala kehidupan manusia dari berbagai aspeknya, juga mayoritas muslim mengenal dan memahami bahwa Nabi Saw tidak hanya sekedar seorang ahli agama Islam yang bertugas mengemban misi Islam tetapi juga seorang kepala negara/kepala pemerintahan terutama ketika Nabi Saw mendirikan Kota Madinah. Untuk memahami wawasan politik para pengurus partai politik yang ada di Nusantara, maka perlu dilakukan tinjauan sehingga akan diketahui seperti apa pandangan, wawasan, pemahaman Islam dan politik sehingga akan terlihat corak dan idealisme mereka dalam berpolitik praktis untuk memperjuangkan misi partai. Presiden RI terbatu yakni Prabowo Subianto, merupakan salah satu pengurus partai politik (Partai Gerindra) yang memiliki pandangan, wawasan, pemahaman yang luas tentang perpolitikan sehingga beliau tidak hanya memperjuangkan misi partai tetapi memperjuangkan misi masyarakat.
PELAKSANAAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN 2019: STUDI KASUS KPU KOTA JAMBI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum Presiden 2019 di Kota Jambi. Fokus penelitian ini adalah: 1).Bagaimana pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum 2019 2). Faktor hambatan KPU Kota Jambi dalam pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum 2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field search), deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa wawancara mendalam dengan anggota KPU Kota Jambi dan sumber data sekunder berupa buku, jurnal, data dan internet yang berkaitan dengan penelitian. Data di kumpul melalui wawancara, dokumentasi dan studi pustaka Instrumen yang digunakan yaitu peneliti sendiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pada Tahap Pelaksanaan pemilu 2019 yang lakukan oleh KPU Kota Jambi, telah membuka ruang khusus untuk penyandang disabilitas, melalui Kerja sama dengan PPDI, dari tahapan sosialisasi, relawan serta fasilitas 2). faktor hambatan yang dihadapi KPU Kota Jambi yaitu fasilitas yang tidak mencukupi dan anggaran yang terbatas, sosialisasi yang dilakukan tidak menyeluruh sehingga kurang jelas sosialisasi dan proses pendataan yang tidak berkesinambungan.
KONSEP POLITIK ISLAM IBNU TAIMIYAH: ANALISIS KRITIS TERHADAP PEMERINTAHAN ISLAM
Politik Islam menjadi salah satu pembahasan yang banyak menarik perhatian di kalangan para intelektual muslim ada abad klasik dan pertengahan, tidak terkecuali Ibnu Taimiyah. Pokok permaslahan pada artikel ini adalah bagaimana konsep politik Islam menurut Ibnu Taimiyah dan bagaimana analisis Ibnu Taimiyah terhadap Pemerintahan Islam. Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui konten analisis dengan merujuk pada literatur primer dan sekunder sebagai sumbernya. Kesimpulan dari artikel ini yaitu hal pertama yang menjadi perhatian Ibnu Taimiyah dalam pemerintahan Islam yaitu masalah walayat (jabatan dan metodologi pengangkatan pemimpin). Menurutnya, sudah menjadi suatu kewajiban dari pemimpin pemerintah (waliyul-amri) untuk mengangkat orang paling kompeten dan layak untuk menyandang tugas tersebut. Ibn Taimiyah menyebutkan bahwa pemerintahan Islam sebagai “bayangan Allah SWT di bumi”. Hanya saja, kekhalifahan itu hanya berlaku sah bila penanggungjawabnya melaksanakan kehendak Allah SWT atau syari‟ah, dan proses politik yang ditawarkannya yaitu: Ummah, Bai’ah, dan Syura. Ketiga hal tersebut merupakan satu paket yang akan kurang sempurna jika dipisahkan satu sama lain. Menurut Ibnu Taimiyah, hukum dan hak-hak harus diberlakukan secara adil, tanpa pandang bulu. Dan itu berlaku baik pada seluruh lapisan masyarakat, orang terpandang dan kelas sosial lebih rendah, maupun orang yang miskin. Kevaliditas hukum harus tetap dipertahankan dan dijaga kemurniannya dari segala jenis penyuapan, rekomendasi atau pengaruh-pengaruh dari pejabat tertentu. Karena kalau tidak demikian, maka apa yang diinginkan oleh pemerintah tidak bisa dijalankan.
KHALIFAH DI DALAM AL-QUR’ĀN (KAJIAN TAFSIR TEMATIK)
Penelitian dengan judul khalifah di dalam Al-Qur’an dilatarbelakangi oleh keresahan penulis dengan maraknya konflik yang terjadi dengan khalifah yang berlaku sewenang-wenang dengan alasan bahwa ia adalah wakil Tuhan di bumi. Dengan ini penulis berusaha untuk menggali petunjuk-petunjuk Al-Qur‟an tentang bagaimana makna khalifah di dalam Al-Qur‟an melalui ayat berikut: Qs. Al-Baqarah ayat 2: 30, Qs. Al-An’am ayat 6: 165, Qs. Al-‘Araf ayat 7: 69 dan 74, Qs. Yunus ayat 10: 43 dan 73, Qs. An-Naml ayat 27: 62, Qs. Fathir ayat 35: 39, Qs. Shad ayat 38: 26 Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research dengan pendekatan kualitatif kemudian mengumpulkan data yang berkaitan dengan menggunakan metode maudhu‟i, sumber data primer yang digunakan skripsi ini adalah Al-Qur‟an kemudian dilengkapi dengan data sekunder yang meliputi buku, artikel,jurnal, yang terkait dengan topik penelitian. Setelah melakukan analisis terhadap ayat-ayat di atas dengan menggunakan metode tafsir tematik, riset ini menemukan kesimpulan dari kandungan ayat-ayat diatas bahwa dalam ayat imi menyampaikan tentang ketetapan Allah terhadap para malaikat mengenai rencananya untuk menciptakan manusia di bumi. Pandangan Al-Qur‟an mengenai khalifah sangatlah rasional dan praktis serta tidak berbelit-belit. Adapun pandangan para mufasir terhadap khalifah Salah satu contoh penafsiran ulama M. Quraish Shihab, Buya Hamka, Penafsiran K.H Bisri Mustofa Tentang dalam kitab tafsirnya mengatakan, ayat ini menjadi dasar untuk mengetahui tugas khalifah di muka bumi. Pandangan Al-Qur‟an mengenai kekhalifahan yang dikaitkan dengan posisi khalifah sebagai bayangan Tuhan di bumi, sehingga khalifah mengandung dimensi kedaulatan ilahiyah, adalah legitimasi terhadap kekuasaan. Nilai-nilai Ketuhanan dan kemanusiaan yang tertuang di dalam Al-Qur'an yang wajib diimplementasikan semangatnya oleh seorang kahlifah dalam berbagai aspek kehidupan.
KEPEMIMPINAN NON-MUSLIM MENURUT TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR AL-AZHAR (STUDI KOMPARATIF QS. AL-MAIDAH: 51 DAN QS. ALI-IMRAN: 28)
Indonesia merupakan negara multikultural, dan menganut sistem pemerintahan demokrasi. Dalam memilih pemimpin pada sistem demokrasi ini dilakukan secara langsung oleh rakyat sehingga memberi peluang bagi siapa saja untuk dapat memimpin walaupun terdapat perbedaan keyakinan atau agama antara yang memimpin dengan yang dipimpin. Hal ini terjadi di beberapa daerah dimana seorang non Muslim menjadi pemimpin di daerah mayoritas Muslim. Hubungan muslim dan non Muslim kerap diwarnai dengan isu-isu negatif. Banyak yang berpandangan dengan salah satu aspek dalil al-Qur’an bahwa tidak boleh Muslim bergaul dengan non Muslim dengan bermacam alasan, terutama mengangkat non Muslim menjadi pemimpin Muslim. Al-Qur’an sebagai kitab suci yang keontetikanya sudah dijamin akan tetap relevan dimanapun dan kapanpun. Maka dari itu, peneliti meneliti tentang Kepemimpinan Non Muslim yang didasarkan pada penafsiran ayat-ayat al-Qur’an. Penafsiran yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah Tafsir Al-Misbah Tafsir dan Tafsir Al-Azhar. Kedua tafsir ini merupakan sebuah karya mufassir asal Indonesia. Dan tafsir kontemporer yang mempunyai korelasi dengan kehidupan saat ini. Penulis mencoba mencari perbandingan diantara kedua tafsir ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research, sehingga data yang diperoleh adalah berasal dari kajian teks atau buku-buku yang relevan dengan pokok atau rumusan masalah di atas. Sifat penelitian ini adalah kualitatif. Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif-analitis juga menambahkan metode komparatif yakni membandingkan kedua tafsir tersebut. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kepemimpinan non Muslim menurut M. Quraish Shihab tidak dilarang secara mutlak mengenai memilih pemimpin non Muslim. Sedangkan Hamka dengan tegas menafsirkan ayat-ayat tentang memilih pemimpin non Muslim adalah dilarang atau haram.
Copyright (c) 2025 Shopisticated: Jurnal Pemikiran Politik Islam
KEPASTIAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
PERAN KPU BATANGHARI DALAM MERUMUSKAN HAK ELEKTORAL SUKU ANAK DALAM PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019
Penelitian ini di latar belakangi oleh Suku Anak Dalam yang tidak memiliki hak elektoralnya. Hak elektoral merupakan teknis dan peraturan yang mengatur jalannya pemilihan umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran KPU Batanghari terhadap Suku Anak Dalam di Kecamatan Batin XXIV. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil data dari Kecamatan Batin XXIV (Camat Batin XXIV, PPK Batin XXIV, Tokoh Masyarakat dan KPU Batanghari) sebagai objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa KPU Batanghari sudah bekerja keras untuk Merumuskan Hak Elektoral terhadap Suku Anak Dalam terhadap pemilu. Mulai dari sosialisasi, dan pendataan data kependudukan Suku Anak Dalam. Terkait dengan partisipasi Suku Anak Dalam terhadap pemilu mereka menerima dan welcome dengan pilihan calon legislative. Mereka melihat calon legislatif dari faktor kekeluargaan dan rekam jejak calon legislatif tersebut. Sebab bagi Suku Anak Dalam pemilihan yang memudahkan mereka dengan memilih surat suara yang ada gambar calonnya saja.
PERAN CHANNEL YOUTUBE NAJWA SHIHAB DALAM MEMBANGUN LITERASI POLITIK DI KALANGAN PEREMPUAN
Media sangat penting bagi pengetahuan literasi politik perempuan memainkan peran penting khususnya dalam mempromosikan kesadaran dan perubahan sosial terkait isu-isu politik perempuan. Keterwakilan perempuan dalam politik masih rendah. Perempuan sering kali tertindas oleh anggapan yang berlaku di masyarakat bahwa perempuan harus melayani keluarga. Fokus penelitian ini adalah: 1). Bagaimana program Mata Najwa di Channel Youtube Najwa Shihab berkontribusi dalam membangun literasi politik di kalangan perempuan 2). Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas program Mata Najwa dalam membangun literasi politik perempuan. 3). Bagaimana respons dan dampak program Mata Najwa terhadap literasi politik perempuan. Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu satu pendekatan yang menggunakan teknik analisis deskriptif. Sumber utama literatur adalah literatur pokok yaitu Channel Youtube Mata Najwa. Data yang di dapatkan yaitu dengan cara menganalisis konten. Jenis penelitian ini tergolong ke dalam jenis Studi Pustaka (Library Research) yaitu penelitian melalui data kepustakaan yang referensi dan relevan Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi atau content analysis. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa program Channel Youtube Najwa Shihab memberikan ruang dan kesempatan bagi politisi perempuan untuk unjuk diri dalam dunia politik, membahas isu-isu penting dalam negeri dan mampu memberikan edukasi politik pada masyarakat bahwa, baik perempuan maupun laki-laki memiliki posisi yang sama dalam pengambilan kebijakan politik. Sehingga memberikan keberanian pada politisi perempuan untuk unjuk diri dan mendiskusikan isu-isu penting dalam politik. melalui kampanye kesadaran, diskusi interaktif, menyajikan konten relevan dan aktual, serta membahas isu-isu politik terkini. Respons penonton dan masyarakat di komentar dan diskusi komentar di kolom video serta di media sosial menunjukkan keterlibatan aktif penonton khususnya perempuan, merasa bahwa program ini membantu mereka memahami isu-isu politik yang kompleks.
HUBUNGAN KEPERDATAAN AYAH DAN ANAK BIOLOGISNYA
Salah satu dari tujuan disyari’atkannya perkawinan adalah memelihara keturunan sehingga akhirnya menjadikan regenerasi manusia yang lebih baik pada zaman mendatang, Berkaitan dengan pembahasan anak dalam perkawinan, dalam Islam seseorang dapat disebut sebagai anak dari kedua orangtuanya jika perkawinannya dilaksanakan melalui akad yang sah. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah ini disebut walad az-zina (anak hasil perzinaan). Tujuan penelitian berkaitan perihal hubungan keperdataan ayah dan anak biologisnya mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan di Negara Asia Tenggar dan Timur Tengah. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumen (Documentation). Di Indonesia sebelum diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU- VIII/2010 pada tahun 2012, hubungan keperdataan ayah dan anak biologisnya ini dalam perkawinan yang tidak sah secara hukum negara masih belum ada kepastian hukum dari. Akan tetapi setelah putusan itu resmi diumumkan akhirnya berubah menjadi dapat mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat buktilain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Sedangkan di Malaysia hukum yang berlaku didominasi dengan hukum Islam sehingga baik dicatatkan atau tidak selama pernikahan tersebut sah secara syara’ maka ayah tetap mempunyai hubungan keperdataan dengan anak biologisnya. Adapun hubungan keperdataan ayah dan anak biologisnya dalam hukum yang berkembang di Negara-negara Timur Tengah umumnya tidak menjadi permasalahan yang berarti. Hal ini dikarenakan meskipun penyebab adanya hubungan keperdataan itu adalah pencatatan perkawinan, akan tetapi tidak dicatatkannya pun tidak menyebabkan tidak sah suatu perkawinan
Copyright (c) 2023 Shopisticated: Jurnal Pemikiran Politik Islam
RESISTENSI KONSEP LEBENSRAUM AMERIKA NEO-NAZI TERHADAP HEGEMONI POLITIK GLOBAL PASCA PERANG DINGIN
Aliansi paling sering dipandang sebagai tanggapan terhadap ancaman, namun ada ketidaksepakatan yang tajam mengenai apa yang akan diterima oleh tanggapan itu. Saat memasuki aliansi, negara dapat menyeimbangkan (bersekutu dalam oposisi terhadap sumber utama bahaya) atau ikut-ikutan (bersekutu dengan negara yang menimbulkan ancaman utama). Pikiran pokok diatas adalah bentuk awal dari konsep Lebensraum suatu Negara. Metode penelitian studi pustaka merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada Studi Deskriptif yang menekankan pentingnya nilai deskripsi suatu keilmuan. Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan Teori Realisme dan Balance of Power dalam hubungan internasional menempatkan konsep power sebagai pusat dari semua perilaku negara-bangsa. Sumber penelitian ini menggunakan sumber literatur primer dan sekunder. Sumber utama literatur adalah literature pokok yaitu buku Origins of Alliance karya Stephen Walt, dokumen pemerintah, dan artikel ilmiah. Hasil Penelitian menunjukan geopolitik Lebensraum dapat terbentuk ketika suatu Negara secara masif membangun aliansi antar Negara dengan maksud memperluas kekuasaan dan kekuatan dalam hegemoni Internasional. Perbatasan memiliki peran penting karena menentukan bentuk Negara dan membatasi kegiatan manusia termasuk ekonomi, politik, sosial dan budaya. Upaya hegemoni tentu saja menghadirkan hegemoni lainnya yaitu bentuk perlawanan atas kekuasaan seperti Amerika dan Nato mendapatkan persaingan di organisasi Negara yang dibentuk oleh Negara-negara besar. Saran penulis harus ada perjanjian internasional yang disepakati bersama agar Negara-negara ini tidak saling melakukan penyerangan.
STRATEGI POLITICAL BRANDING PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA JAMBI
Maraknya political branding di media sosial menunjukkan kesadaran partai politik untuk dapat memenangi suara dari para pemilih dengan menggunakan media massa yang juga dipertimbangi oleh efisiensi dan keefektifannya dalam menjangkau masyarakat luas. Salah satunya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berkampanye dengan menggunakan media sosial seperti facebook, twitter, dan website. Adapun rumusan masalahnya adalah pertama Bagaimana aktivitas political branding PKS dan yang kedua Bagaimana Partai Keadilan Sejahtera menjangkau dan mempengaruhi pemilih melalui berbagai platform media sosial. Penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menggunakan analisis data yang merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan. Adapun responden yang diwawancarai adalah Afrial, S.P Wakil Sekretaris DPW PKS Jambi. Dalam melihat konstruksi citra yang dibangun PKS melalui iklan politiknya, teori yang tepat adalah teori konstruksi sosial media massa yang diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PKS mempunyai grand design dalam memanfaatkan iklan politiknya di media sosial, yaitu PKS ingin merubah image politik, bahwa PKS merupakan partai yang ekslusif dan partai untuk Islam fundamental. Bersamaan dengan itu, formula yang dipakai oleh PKS dalam membuat strategi kreatif iklan kampanyenya dimedia sosial adalah adanya exposure dan bisa memanfaatkan momentum untuk bisa “menunggangi” gelombang yang sedang banyak dibicarakan. Menggunakan tokoh dan membuat isu politik terkini yang sesuai dengan ideologi politik dan slogan baru PKS lalu diangkat ke media sosial seperti facebook, twitter dan website adalah salah satu strategi komunikasi politik PKS untuk membentuk citra, image dan brand baru PKS di Pemilu 2024 mendatang.
PEMIKIRAN ALI ABDUL RAZIQ TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM DAN KONTEKSTUALISASI DI INDONESIA
Penelitian ini membahas tentang pencabutan status hukum HTI dengan melihat dari historis empiris sebagai organisasi kemasyarakatan yang mengusung sistem pemerintahan Islam. Bercermin dari pemikiran Ali Abdul Raziq dengan karya kontroversialnya, Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam terjemahan dari al-Islam wa Ushul al-Hukm (Bahts Fi al-Khilafah wa al-Hukumah). Serta melihat kontekstualisasi kebijakan yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) menggunakan hermeneutika dan konstruktivisme sebagai mata pisau analisa. Bedasarkan penelitian, di peroleh hasil dengan kesimpulan sebagai berikut: dinamika pemikiran dan gerakan skala global memiliki peran yang signifikan terhadap terbentuknya sebuah negara, hal ini diawali dengan keruntuhan Turki Usmani 1924, menunjukkan sistem pemerintahan berhaluan Khilafah mengakhiri kontestasi di panggung sejarah. Setelahnya, muncul aliran dengan prespektif berbeda-beda mengenai rumusan untuk mencari konektivitas antara agama dan negara. Diantaranya intelektual Islam yang berargumen perihal agama dan negara adalah Ali Abdul Raziq dengan karya yang kontroversial. Saat yang lain sibuk dalam merekonstruksi Khilafah, Ali Abdul Raziq menolak mentah-mentah dengan beranggapan bahwa sistem Khilafah tidak ada penjelasannya baik dalam al-Qur’an dan Sunah. Di Indonesia, gerakan Khilafah dimotori oleh organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Bila bercermin terhadap pemikiran Ali Abdul Raziq di latarbelakangi dari keruntuhan Turki Usmani, ia berpandangan sistem Khilafah tidak relevan di zaman sekarang terlebih lagi jika diterapkan di Indonesia. Berbalik dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang ingin menerapkan prinsip Khilafah dengan mengganti Pancasila. Hingga akhirnya pada tahun 2017 di cabutnya status badan hukum HTI melalui Perppu Ormas nomor 17 tahun 2013 kemudian dirubah dengan terbitnya Perppu nomor 2 tahun 2017 karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
PERAN KYAI PONDOK PESANTREN MANARUL HUDA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR TAHUN 2020 DI KECAMATAN BAJUBANG KABUPATEN BATANG HARI
Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan kyai dalam pilkada tidak terlepas dari kemampuan kyai yang mampu memobilisasi masa karena perannya sebagai pembentuk opini (opinion leader). Ada dua cara yang dilakukan kyai dalam membentuk opini publik itu. Pertama, secara verbal, misalnya berbicara langsung kepada masyarakat, termasuk di dalamnya santri dan para alumni pesantren. Kedua, secara non-verbal, yaitu melalui aksi-aksi politik yang dilakukan secara berbeda, misalnya para kyai bergerilya untuk mendapatkan dukungan alas pilihan politiknya. Ada juga kyai yang melakukan aksi pembelaan terhadap calon yang didukungnya agar tidak terganjal dalam proses pilkada, karena sang calon terkait masalah hukum. Motivasi keterlibatan kyai dibagi menjadi dua: motivasi ideal dan motivasi praksis-personal, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Untuk membantu penyusunan dalam penelitian skripsi ini, maka data yang diambil melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan seluruh permasalahan kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, mengungkapkan Peran Pemuka Agama Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Keberadaan kyai di kecamatan Bajubang sebenarnya dalam posisi mendua yaitu sebagai tokoh politik dan sebagai tokoh agama. Sebagai tokoh agama kyai memberi pengajaran bagi masyarakat yaitu melalui pesantren dan madrasah. Dalam bidang politik kyai seringkali di ajak oleh tokoh-tokoh politik dari Partai kecamatan Bajubang untuk mengikuti berbagi kegiatan dalam partai. Kaerna menurut tokoh politik dengan melibatkan kyai dalam partai maka pengikut dari kyai tersebut akan memilih partai tersebut. Aktifitas kyai dalam partai terlihat saat kyai mengikuti kampanye pada waktu pemilu, mengadakan ceramah-ceramah keagamaan pada waktu menjelang pemilu, memberikan anjuran pada masyarakat untuk mengikuti kampanye, dan mengikuti rapat partai yang diadakan untuk persiapan menghadapi pemilu.
KONTRIBUSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DALAM PEMENANGAN PEMILIHAN BUPATI BATANGHARI 2020
Penilitian ini melatar belakangi partai politik dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan ditetapkan oleh sekelompok warga negara Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangan dan membela keutuhan Negara Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik memainkan peran sentral dalam menjaga pluralisme ekspresi politik untuk memastikan partisipasi politik dan persaingan-persaingan politik. Penelitian ini menggunaka metode kualitatif dengan mengambil data dari Kabupaten Batanghari, (Kantor Bupati, Partai Persatuan Pembanguana (PPP), Sekretariat Daerah Kabupaten Batanghari) sebagai subjek penelitian. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan, Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Melalui teknik tersebut peneliti menganalisa data-data yang dibutuhkan. Hasil penelitian menemukan bahwa pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan untuk menyeleksi para calon pemimpin di daerah tidak terlepas dari peran partai politik sebagai penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah dipihak lain. Dapat dijelaskan kedalam beberapa bagian yaitu: Proses Penjaringan Bakal Calon. Dalam arti, partai membuka peluang dan kesempatan bagi siapa saja para calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari yang ingin maju sebagai calon Kepala Daerah melalui pintu partai. Solidnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan partai pengusung berdampak pada utuhnya suara dan dukungan yang berikan kepada Muhammad Fadhil Areif, SE dan H. Bakhtiar, SP. Mulai dari gerakan hingga para elit politik melakukan sosialisasi dalam menjalankan mesin partai yang maksimal. Semua elemen DPRD serta kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) turun kebawah bersosialisasi dan merekrut orang-orang daerah, tim sukses, bergerak untuk memenangkan pasangan Muhammad Fadhil Areif, SE dan H. Bakhtiar, SP pada Pilbup di Kabupaten Batanghari. Sehingga pasangan Muhammad Fadhil Areif, SE dan H. Bakhtiar, SP unggul dan memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara 37,8% dari pasanan lain dan memenangkan Pilbup di Kabupaten Batanghari 2020.
PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP PARTAI POLITIK ISLAM DI KECAMATAN TAMAN RAJO KABUPATEN MUARO JAMBI
Dalam sejarah pemilihan umum Demokrasi Indonesia, kekuatan partai-partai berasas Islam tidak pernah menjadi kekuatan mayoritas walaupun hamper 90% pemilihan Indonesia beragama Islam. Dalam hal ini terbukti pada pemilihan umum 1955, partai-partai Islam hanya mampu meraih suara sekitar 43%. Dalam pemilihan umum 1999 dan 2004, kekuatan seluruh partai Islam hanya 38%. Kekalahan partai-partai berasas Islam dalam pemilihan umum 7 Juni 1999 benar-benar telak. Hanya partai persatuan pembangunan (PPP) yang meraih suara signifikan dan masuk lima besar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan mengambil data dari Kecamatan Taman Rajo (Camat Taman Rajo, PPK, tokoh masyarakat, dan KPU Kabupaten Muaro Jambi) sebagai subjek penelitian. Dengan teknik pengumpulan data yang di gunakan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi Melalui teknik tersebut penelitian menganalisis data-data yang di butuhkan.Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Negara demokrasi memiliki keunggulan tersendiri, karena setiap dalam pengambilan keputusan mecangkup aspirasi masyarakat. Masyarakat adalah tokoh utama dalam sebuah Negara demokratis yang memiliki peran penting salah satunya adalah proses penentuan pemilihan, baik di pemerintahan pusat Daerah dengan proses pemilihan yang di buat di Negara Indonesia. Dengan partisipasi masyarakat dalam maka menunjukan adanya sukarela antara individu dengan esensial dan harus dihargai dengan mahal. yaitu dengan cara menepati janji-janji yang telah di suarakan oleh para calon pemimpin, bukan hanya semata-mata menarik perhatian. Masyarakat Taman Rajo bahwa mereka tidak berpegang teguh pada partai yang berasas Islam sebab bagi mereka partai islam dengan partai nasional sama saja masih ada kader terjerat korupsi dalam menentukan pilihan mereka yang terpenting melihat dari latar belakang, rekam jejak dan ikatan kekerabatan, dan di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: faktor pemilihan rasional, faktor pendekatan sosiologi, faktor kurangnya sosialisasi dan faktor figur caleg.
POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI 2020 DI KECAMATAN MARO SEBO ULU KABUPATEN BATANGHARI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi preferensi politik masyarakat pada pemilihan Bupati 2020 di Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari. Adapun rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah apakah preferensi politik masyarakat pada pemilihan Bupati 2020 di Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi participant, wawancara mendalam, studi dokumentasi dan gabungan dari ketiganya yaitu triangulasi. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles and Huberman, yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Sedangkan Aktivitas dalam analisis data dalam penelitian ini meliputi: (1) data reduction (reduksi data), (2) data display (penyajian data) dan (3) Conclusion drawing yaitu penarikan kesimpulan. Untuk menguji kebenaran penelitian, peneliti menggunakan tekhnik analisis data Deskriptif-Kualitatif. Deskriptif-Kualitatif yaitu menganalisis data yang diperoleh berdasarkan kenyataan kemudian dihubungkan dengan teori yang menunjang pembahasan, sehingga bisa menjelaskan sebab akibat yang mempengaruhi preferensi politik di Kecamatan. Indikator dalam penelitian ini adalah adanya perangsang, Karakteristik Seseorang, kepedulian dan partisipasi yang tinggi. Hasil penelitian mendapatkan ada empat indikator yang menjadi preferensi politik masyarakat, yaitu Adanya perangsang, Karakteristik seseorang, Kepedulian sosial, dan Status sosial yang tinggi. Dari keempat indikator tersebut yang paling dominan menjadi preferensi politik masyarakat adalah indikator adanya perangsang. Kesimpulan tersebut diperkuat oleh temuan: indikator perangsang 62%, karakteristitik 55%, kepedulian sosial 60%, dan status sosial sebanyak 16%. Faktor yang mempengaruhi pilihan masyarakat ada empat yaitu, faktor mobilisasi politik, faktor sosiologis, faktor psikologis, dan faktor rasional.
PEMIKIRAN POLITIK AHMAD HASSAN: SEBUAH MODEL RELASI ISLAM DAN NEGARA
Pembahasan mengenai konsep pemikiran politik Islam khususnya mengenai konsep relasi Islam dan negara memang telah banyak menarik perhatian di kalangan intelektual. Pokok permasalahan artikel ini adalah: bagaimana basic keilmuan, konsep relasi Islam dan negara, serta kontribusi pemikiran politik Ahmad Hassan di Indonesia. Oleh sebab itu peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjawab permasalahan di atas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah konten analisis melalui literatur primer sebagai sumbernya (yaitu buku yang disusun langsung oleh Ahmad Hassan) dan juga data sekunder yaitu tulisan orang lain mengenai Ahmad Hassan dan pemikirannya. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Pemikiran politik relasi Islam dan negara menurut Ahmad Hassan ternyata dilandasi oleh beragam faktor. Tercetusnya gagasan anti sekularisme beliau dipengaruhi oleh pengaruh lingkungan keluarga, faktor pendidikan dan pergaulan, serta pengaruh dari bacaan, politik, dan adanya tradisi ishlah. (2) Konsep relasi Islam dan negara menurut Ahmad Hassan yaitu konsep penyatuan. Beliau menolak keras adanya pemisahan antara agama dan negara (sekularisme). Argumentasi beliau yang mendukung hal ini ditandai dengan adanya pemahaman beliau yaitu: sekularisme itu sama saja dengan ego kesukuan, Islam harus menjadi dasar atau asas negara, Islam berpotensi menjadi perundangan (qanun), ketidaksetujuan beliau pada asas nasionalisme, (3) Pemikiran politik Ahamad Hassan dapat dilihat dari kontribusi beliau berkenaan seperti: di bidang politik, beliau berhasil mengkader tokoh politisi besar di Indonesia, di bidang sosial-keagamaan, beliau berhasil membangun Persis dan menjadi institusi yang ikut mewarnai dialog politik di Indonesia kala itu, di bidang pendidikan, beliau berhasil membangun pesantren. Dibidang akademik, menulis banyak buku, termasuk buku-buku bernuansa politik
DISKRIMINASI LEMBAGA LEGITIMASI SURVIVORS OF GENDER-BASED VIOLENCE (SGBV) TERHADAP HAK KEBEBASAN PEREMPUAN DI AFGHANISTAN
SGBV bisa dibilang pelanggaran HAM yang meluas, merajalela dan sistemik pada masalah kesehatan masyarakat untuk anak perempuan dan perempuan di Afghanistan. Ini jelas kompleks dan isu multidimensi yang tertanam dalam lingkup sosial-ekonomi, politik, kesukuan yang lebih luas dan konteks budaya. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan studi Pustaka. Berbagai sumber pustaka relevan dimanfaatkan sebagai data untuk menelaah secara komprehensif terkait topik penelitian yang dibahas. Studi ini menunjukkan bahwa banyak penyebab SGBV muncul secara ekstrim situasi menyedihkan bagi anak perempuan dan perempuan. Salah satu dan masalah utama bagi wanita adalah ketidaksetaraan gender yang mengakar yang difasilitasi oleh praktik dan kekurangan tradisional yang berbahaya dukungan yang berpusat pada korban yang efektif. Interaksi hubungan kekuatan sosial di individu, keluarga, komunitas, pemerintah dan tingkat sosial memperburuk perempuan kerentanan