KONSEP POLITIK ISLAM IBNU TAIMIYAH: ANALISIS KRITIS TERHADAP PEMERINTAHAN ISLAM

Abstrak

Politik Islam menjadi salah satu pembahasan yang banyak menarik perhatian di kalangan para intelektual muslim ada abad klasik dan pertengahan, tidak terkecuali Ibnu Taimiyah. Pokok permaslahan pada artikel ini adalah bagaimana konsep politik Islam menurut Ibnu Taimiyah dan bagaimana analisis Ibnu Taimiyah terhadap Pemerintahan Islam. Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui konten analisis dengan merujuk pada literatur primer dan sekunder sebagai sumbernya. Kesimpulan dari artikel ini yaitu hal pertama yang menjadi perhatian Ibnu Taimiyah dalam pemerintahan Islam yaitu masalah walayat (jabatan dan metodologi pengangkatan pemimpin). Menurutnya, sudah menjadi suatu kewajiban dari pemimpin pemerintah (waliyul-amri) untuk mengangkat orang paling kompeten dan layak untuk menyandang tugas tersebut. Ibn Taimiyah menyebutkan bahwa pemerintahan Islam sebagai “bayangan Allah SWT di bumi”. Hanya saja, kekhalifahan itu hanya berlaku sah bila penanggungjawabnya melaksanakan kehendak Allah SWT atau syari’ah, dan proses politik yang ditawarkannya yaitu: Ummah, Bai’ah, dan Syura. Ketiga hal tersebut merupakan satu paket yang akan kurang sempurna jika dipisahkan satu sama lain. Menurut Ibnu Taimiyah, hukum dan hak-hak harus diberlakukan secara adil, tanpa pandang bulu. Dan itu berlaku baik pada seluruh lapisan masyarakat, orang terpandang dan kelas sosial lebih rendah, maupun orang yang miskin. Kevaliditas hukum harus tetap dipertahankan dan dijaga kemurniannya dari segala jenis penyuapan, rekomendasi atau pengaruh-pengaruh dari pejabat tertentu. Karena kalau tidak demikian, maka apa yang diinginkan oleh pemerintah tidak bisa dijalankan.